TARGET BERITA.com, Surabaya, 13 Juni 2025 — Suasana hangat dan dialogis mewarnai audiensi antara Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, ST., MT., dengan perwakilan masyarakat Madura yang tergabung dalam Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI), Jumat malam (13/6). Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Walikota Mustajab No. 59, mulai pukul 18.30 hingga 20.40 WIB.
Audiensi ini digelar untuk merespons aspirasi masyarakat terkait kebijakan penertiban dan penataan lahan parkir di toko-toko modern Kota Surabaya. Sebanyak 30 tokoh hadir mewakili FSMI dan elemen masyarakat Madura lainnya. Mereka dipimpin oleh H. Rasyid, Ketua FSMI sekaligus Ketua Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) Surabaya.
Turut mendampingi Wali Kota Eri dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Surabaya seperti Pj. Sekda Kota Surabaya Rahmad Basari, SE., MM., CGCAE., Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkota Surabaya Muhamad Fikser, AP., MM., serta unsur TNI/Polri yang hadir untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara.
Dalam sambutannya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa kebijakan penataan parkir tidak ditujukan kepada kelompok atau etnis tertentu, melainkan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan publik, serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin Surabaya menjadi kota yang nyaman dan tertib. Penataan parkir ini bukan hanya untuk pemasukan daerah, tetapi juga demi kesejahteraan para juru parkir. Toko modern harus tunduk pada aturan, dan juru parkir harus memberikan rasa aman,” tegas Eri.
Eri juga menyampaikan bahwa toko modern memiliki opsi untuk tetap menerapkan parkir gratis, selama menggunakan tenaga juru parkir resmi yang berada di bawah Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya.
Ketua Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya, H. Izul, menyambut positif kebijakan ini. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung profesionalisme pengelolaan parkir demi meningkatkan PAD dan meminimalkan risiko kehilangan kendaraan.
Dukungan juga datang dari Baihaki Akbar, SE., SH., Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI). Meski mengapresiasi keterbukaan Pemkot, ia menyampaikan keprihatinan terhadap narasi-narasi negatif di media sosial yang dinilai berpotensi memicu sentimen terhadap komunitas Madura.
“Kami mendukung program pemerintah, tapi mohon agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok,” ujar Baihaki.
Dari dialog tersebut, disepakati beberapa poin penting, yakni:
1. Pemkot Surabaya tetap melanjutkan penataan lahan parkir di toko modern dan restoran.
2. Pengelola parkir mendukung upaya Pemkot dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan juru parkir.
3. Sistem parkir prabayar atau pascabayar tengah dirancang untuk diterapkan secara luas.
4. Pemkot akan mengundang pengusaha toko modern untuk sosialisasi, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk potensi penyegelan usaha.
Sebagai hasil positif dari audiensi ini, Forum Solidaritas Madura Indonesia memutuskan untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, di Balai Kota Surabaya.
“Kami sekarang memahami maksud dan tujuan Pemkot. Kami siap mengawal kebijakan ini agar berjalan adil dan transparan,” ujar Baihaki Akbar.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih ini menjadi contoh nyata bagaimana musyawarah dan komunikasi terbuka dapat menjadi jalan penyelesaian persoalan. Dengan semangat kolaboratif, Pemerintah Kota Surabaya dan komunitas masyarakat Madura berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan kota yang lebih tertib, inklusif, dan sejahtera. (BA)
