TARGET-BERITA.com, Makassar – Pelaksanaan sosialisasi program Pembelajaran Mendalam oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan menuai kritik. Sejumlah sekolah keberatan karena biaya kegiatan disebut dibebankan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi yang dihimpun Tim media ini, Selasa (20/8/2025), menunjukkan bahwa dalam kegiatan tersebut BBGTK hanya melibatkan dua guru dan satu kepala sekolah dari tiap sekolah. Namun, biaya yang ditanggung pihak sekolah dikabarkan mencapai Rp14 juta.
“Kalau sekolah melaksanakan sendiri, tentu lebih efisien dan efektif. Tapi karena BBGTK sebagai penyelenggara, biaya membengkak. Ini sangat memberatkan,” ujar salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Aktivis Nilai Ada Kejanggalan
Sorotan juga datang dari kalangan aktivis pendidikan. Syarifuddin Temba, pegiat LSM INTAI, menyatakan dukungannya terhadap konsep deep learning atau pembelajaran mendalam. Namun, ia menilai ada masalah serius pada mekanisme pembiayaan.
“Pada prinsipnya kami setuju dengan peningkatan mutu pembelajaran. Tetapi jika biayanya dibebankan ke sekolah lewat dana BOS atau BOS Kinerja, itu patut dipertanyakan. Banyak kepala sekolah mengeluhkan beban administrasi dan finansial akibat program ini,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menanggung penuh biaya sosialisasi. “Jika memang program ini prioritas nasional, mestinya ada alokasi anggaran khusus. Jangan sampai justru sekolah yang dikorbankan,” tambah Syarifuddin.
Pihak BBGTK Belum Beri Penjelasan
Humas BBGTK Sulsel, Rusdi Embas, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban tegas terkait biaya maupun teknis pelaksanaan. “Oh iye saya belum ada penjelasan detail dari penanggung jawab kegiatan. Lagi pertanyaan ta di atas itu tidak jelas. Coba baca ulang percakapan WA,” tulisnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBGTK belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai jumlah peserta, besaran biaya, maupun jadwal resmi kegiatan.
Pertanyakan Transparansi
Kontroversi ini memunculkan pertanyaan publik tentang transparansi anggaran pendidikan, khususnya penggunaan dana BOS. Program yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas guru dan siswa dikhawatirkan justru menjadi beban baru bagi sekolah. (Rizal/red)
