TARGET-BERITA.com, Pangkep, Sulsel — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali menjadi sorotan publik setelah distribusi makanan untuk siswa di SDN 33 Kalamasue dilaporkan mengalami keterlambatan, Senin (18/5/2026).
Hingga menjelang jam pulang sekolah sekitar pukul 12.00 Wita, makanan dari SPPG 02 Labakkang disebut belum tiba di lokasi sekolah. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah mengambil langkah cepat dengan mengizinkan sejumlah siswa yang telah dijemput orang tuanya untuk pulang lebih awal.
Seorang sumber di lingkungan sekolah yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pihak sekolah telah menyampaikan laporan kepada pengelola SPPG 02 Labakkang terkait belum masuknya distribusi MBG pada hari itu.
“PIC SDN 33 Kalamasue melaporkan ke pihak SPPG 02 Labakkang kalau hari ini MBG belum masuk di sekolah,” ujarnya.
Keterlambatan distribusi ini memicu kekhawatiran sejumlah wali murid. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir pelaksanaan program MBG di wilayah Labakkang juga sempat menjadi perhatian publik akibat dugaan temuan paku dalam salah satu menu makanan yang dibagikan kepada siswa.
Insiden tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait standar keamanan dan pengawasan makanan yang disalurkan kepada pelajar. Program MBG sendiri merupakan program pemenuhan gizi bagi anak sekolah yang diharapkan mampu mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Menurut sumber yang sama, pihak sekolah akhirnya menyampaikan kepada pengelola SPPG bahwa siswa yang telah dijemput orang tuanya dipersilakan pulang karena waktu sudah memasuki siang hari.
“Karena sudah jam 12 siang, kalau orang tua siswa datang, disuruh pulang dulu,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG 02 Labakkang terkait penyebab keterlambatan distribusi makanan tersebut. Belum diketahui apakah kendala terjadi pada proses produksi, distribusi, maupun faktor teknis lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Mansyur, mengaku belum menerima laporan resmi terkait keterlambatan distribusi maupun dugaan temuan benda asing pada menu MBG sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan teknis operasional SPPG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional, sementara Dinas Kesehatan akan turun melakukan penanganan apabila terdapat laporan gangguan kesehatan pada konsumen.
“Belum ada laporan yang masuk mengenai ini. Untuk SPPG, pengawasan langsung dari BGN, bukan dari Dinas Kesehatan untuk teknis operasionalnya. Dinkes turun jika ada laporan dan ada gangguan kesehatan bagi konsumen,” ujarnya.
Rangkaian persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di Labakkang kini menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kesiapan distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta jaminan keamanan konsumsi bagi siswa sekolah dasar. Publik berharap seluruh pihak terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar program pemenuhan gizi anak tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan standar keamanan pangan yang semestinya. (Tim)
