Rabat – Berakhirnya mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) merupakan perkembangan penting dalam perjalanan panjang persoalan Sahara Maroko. Peristiwa ini tidak hanya memiliki dimensi politik dan diplomatik, tetapi juga menyangkut masa depan keamanan, stabilitas, persatuan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat Sahrawi yang telah mengalami dampak konflik selama puluhan tahun.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, memandang perkembangan tersebut sebagai momentum bersejarah yang perlu disikapi secara bijaksana oleh Pemerintah Kerajaan Maroko. Menurutnya, perjuangan panjang Maroko untuk menyatukan wilayah utara dan selatan negaranya memasuki babak baru. Namun, keberhasilan diplomasi dan perjuangan teritorial harus diikuti langkah-langkah nyata untuk menjamin keamanan dan kehidupan masyarakat di seluruh kawasan Sahara Maroko.
Wilson Lalengke menekankan bahwa terdapat dua tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan dalam perkembangan ini. Pertama, Pemerintah Maroko harus memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat setelah berakhirnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB. Kedua, persoalan kemanusiaan masyarakat Sahrawi yang masih berada di kamp-kamp pengungsi Tindouf, Aljazair, harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Maroko dan komunitas internasional.
Momentum Persatuan Wilayah dan Perjuangan Diplomasi
Dalam pernyataan resmi Istana Kerajaan Maroko (Royal Office) pada Jumat, tanggal 30 Oktober 2026, disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak memperpanjang mandat MINURSO dalam sidangnya pada hari Jumat tersebut. Pemerintah Maroko menyambut perkembangan itu sebagai langkah penting menuju penyelesaian definitif persoalan Sahara Maroko di lingkungan PBB.
Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa kehadiran personel, kendaraan, peralatan, dan simbol-simbol MINURSO di wilayah selatan Kerajaan diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari berikutnya. Dengan demikian, berakhirlah satu babak kehadiran misi yang telah berlangsung selama 35 tahun.
Wilson Lalengke menilai perkembangan ini sebagai puncak dari perjuangan panjang Kerajaan Maroko untuk memperkuat kesatuan wilayah nasionalnya. Ia memandang bahwa penyatuan kawasan utara dan selatan merupakan bagian penting dari cita-cita kebangsaan Maroko, yakni membangun sebuah negara yang utuh, berdaulat, dan memiliki keterhubungan pembangunan dari satu kawasan ke kawasan lainnya, hingga wilayah perbatasan selatan.
Menurut Wilson Lalengke, keberhasilan diplomasi tidak boleh hanya diukur dari perubahan sikap lembaga internasional atau berakhirnya suatu misi penjaga perdamaian. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Oleh karena itu, ia berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi Maroko untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas pelayanan publik, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antarkawasan.
Ia juga mengingatkan bahwa berakhirnya mandat MINURSO tidak boleh ditafsirkan sebagai hilangnya tanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Sebaliknya, situasi tersebut menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari semua pihak.
Tantangan Keamanan Setelah Penarikan MINURSO
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu adalah kemungkinan munculnya ketidakpastian keamanan setelah personel militer dan unsur pendukung MINURSO meninggalkan wilayah penugasannya. Selama lebih dari tiga dekade, MINURSO menjalankan sejumlah fungsi, antara lain memantau gencatan senjata, mengamati perkembangan militer, mengurangi risiko eskalasi konflik, serta mendukung kegiatan pengurangan ancaman ranjau dan bahan peledak. PBB sendiri menjelaskan bahwa misi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan proses politik berlangsung.
Karena itu, Wilson Lalengke mengingatkan Pemerintah Maroko agar tidak membiarkan terjadinya kekosongan pengawasan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas kawasan. “Pemerintah Maroko harus segera menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menjamin keamanan, ketertiban umum, serta kesejahteraan masyarakat di Sahara Maroko. Jangan sampai berakhirnya mandat MINURSO justru menciptakan ketidakpastian baru bagi rakyat yang tinggal di sana,” demikian dikatakan Wilson Lalengke dari Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Langkah-langkah tersebut, menurutnya, perlu mencakup penguatan institusi keamanan sipil, perlindungan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang adil.
Dalam perspektif filsafat politik, pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya Leviathan memberikan pelajaran penting bahwa keamanan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Tanpa jaminan keamanan, masyarakat akan sulit menikmati kebebasan, menjalankan aktivitas ekonomi, ataupun membangun masa depan.
Namun, keamanan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan negara mengendalikan wilayah. Keamanan sejati harus menghadirkan perlindungan bagi setiap manusia.
Nasib Pengungsi Sahrawi di Tindouf
Di antara berbagai persoalan lainnya yang harus mendapatkan perhatian, Wilson Lalengke menempatkan nasib masyarakat Sahrawi yang tinggal di kamp-kamp pengungsi Tindouf, Aljazair, sebagai persoalan kemanusiaan yang sangat mendesak. Menurutnya, masyarakat Sahrawi merupakan bagian penting dari sejarah, identitas, dan kehidupan sosial kawasan Sahara.
Mereka tidak boleh dilupakan dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan wilayah tersebut. Ratusan ribu pengungsi yang disebutkan dalam berbagai narasi mengenai persoalan Tindouf membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait hak hidup layak, masa depan keluarga, pendidikan anak-anak, dan kesempatan untuk menentukan tempat tinggal mereka.
Wilson Lalengke berharap Pemerintah Maroko dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil inisiatif untuk membangun mekanisme pemulangan pengungsi secara sukarela, aman, bermartabat, dan terencana ke tanah asal mereka di Sahara Maroko.
Pemulangan tersebut, menurutnya, harus disertai program reintegrasi yang konkret. Para pengungsi yang kembali perlu memperoleh tempat tinggal, dokumen kependudukan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi bersama masyarakat Sahrawi yang telah lama menetap di kawasan tersebut.
Ia juga berharap Aljazair dapat berperan konstruktif dalam proses kemanusiaan tersebut. Kerja sama lintas negara sangat diperlukan agar persoalan pengungsi tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dalam hal ini, mandat historis MINURSO memang mencakup dukungan terhadap pemulangan pengungsi Sahara Barat melalui kerja sama dengan UNHCR. Namun, pelaksanaan program tersebut tidak pernah mencapai penyelesaian sebagaimana direncanakan.
Pemikiran filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) mengenai perdamaian abadi (Perpetual Peace) sangat relevan dengan persoalan ini. Kant menekankan pentingnya hubungan damai antarkomunitas politik yang dibangun berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip keadilan.
Perdamaian tidak akan benar-benar sempurna apabila masih ada keluarga yang terpisah, anak-anak yang tumbuh tanpa kepastian masa depan, dan masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian status serta tempat tinggal.
Sementara itu, pemikiran filsuf dan ekonom Amartya Sen dalam konsep Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan demikian, pemulangan dan reintegrasi masyarakat Sahrawi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia, bukan sekadar persoalan administratif atau politik.
Perdamaian Harus Menghasilkan Keadilan
Wilson Lalengke berharap perkembangan terbaru mengenai MINURSO dapat menjadi awal dari babak baru hubungan damai di kawasan Afrika Utara. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan dialog, menghindari provokasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Baginya, keberhasilan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh luas wilayah dan kekuatan pemerintahannya, melainkan juga oleh kemampuannya memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat Sahrawi, baik yang tinggal di Sahara Maroko maupun yang masih berada di kamp-kamp pengungsi, harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. “Perdamaian tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan atau berakhirnya mandat suatu misi internasional. Perdamaian harus dapat dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh ada masyarakat yang ditinggalkan, tidak boleh ada keluarga yang terus terpisah, dan tidak boleh ada generasi muda yang kehilangan masa depannya akibat konflik berkepanjangan,” tambah Wilson Lalengke.
Sebagai Presiden Persisma, ia berharap Kerajaan Maroko terus mengambil langkah-langkah bijaksana dalam membangun persatuan, memperkuat stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sahara. Pada akhirnya, sejarah akan menilai keberhasilan suatu perjuangan bukan hanya dari kemenangan diplomatik atau politik, tetapi juga dari seberapa besar perjuangan tersebut mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Sebab, persatuan yang sejati harus melahirkan perdamaian, dan perdamaian yang sejati harus menghasilkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. (TIM/Red)
