TARGET BERITA.COM I Maros — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung Maros tengah diguncang badai krisis keuangan dan sorotan tajam publik. Ironisnya, ketika data keuangan perusahaan diminta transparan, sang direktur utama, Muhammad Salahuddin, justru memilih diam.
Laporan keuangan menunjukkan kondisi yang memburuk dari tahun ke tahun. Dalam tiga tahun terakhir, laba bersih anjlok dari Rp2 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp132 juta di 2023. Salahuddin mengakui bahwa setiap meter kubik air yang disalurkan ke pelanggan merugi Rp400, akibat biaya produksi yang lebih tinggi dari harga jual.
“Tarif dasar air belum pernah disesuaikan sejak 2009. Sementara beban produksi terus naik,” ujar Salahuddin dalam rapat bersama DPRD Maros.
PDAM berencana menyesuaikan tarif air pada 2025, mengacu pada SK Gubernur Sulsel yang mengatur rentang tarif Rp4.400–Rp12.000/m³. Namun, kalangan masyarakat sipil menilai rencana itu sudah terlambat, sementara kerusakan sistem distribusi dan kualitas layanan semakin parah.
Krisis PDAM ini menarik perhatian LSM PEKAN-21, yang secara resmi mengajukan permintaan dokumen menyeluruh tentang laporan keuangan, kontrak kerja sama, data pelanggan, hingga gaji direksi dan pengawas. Surat bernomor 025/LSM-PEKAN21/MRS/VI/2025 itu dilayangkan pada 18 Juni 2025.
“Ini bukan sekadar defisit, tapi ada indikasi kebocoran yang perlu diusut,” tegas H. Bakri Ramli, S.Sos, Ketua Umum PEKAN-21.
Organisasi itu juga memberikan ultimatum 14 hari kerja. Jika tak ada respon, mereka siap membawa perkara ini ke Komisi Informasi, Ombudsman, Kejaksaan, BPKP hingga BPK RI. Mereka bahkan siap membuka temuan ke publik melalui media massa.
Sayangnya, upaya klarifikasi wartawan kepada Dirut PDAM Muhammad Salahuddin berujung buntu. Pesan tidak dibalas, panggilan tidak dijawab.
Salahuddin sempat mencuri perhatian publik saat PDAM menggratiskan tagihan air untuk warga miskin, masjid, dan panti asuhan pada Desember 2024. Namun, langkah itu dianggap hanya kosmetik sosial, yang tidak menyelesaikan persoalan utama: sistem distribusi rusak, pompa lemah, dan air keruh terus mengalir ke rumah pelanggan.
Keluhan masyarakat menumpuk. Dari air yang tidak keluar di daerah tinggi, hingga lumpur dalam saluran air saat hujan. Respons perusahaan lambat, dan layanan pengaduan sering tak berfungsi.
JUMADI
