TARGET-BERITA.com, SIDRAP, Sulawesi Selatan — Dugaan penyalahgunaan identitas institusi militer mencuat di wilayah Massepe, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Seorang pria yang diduga merupakan anggota Komponen Cadangan (Komcad) disebut-sebut mengaku sebagai prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah forum resmi, sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat.
Peristiwa ini terjadi dalam forum mediasi yang digelar di Kantor Kelurahan Massepe. Pertemuan tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk warga setempat, lurah, serta aparat Babinsa. Dalam forum itu, oknum yang bersangkutan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai anggota TNI aktif yang bertugas di Kodim 1420 Sidrap.
“Pengakuan itu disampaikan langsung saat mediasi. Semua yang hadir mendengar, termasuk lurah dan Babinsa,” ujar salah satu warga yang mengikuti jalannya mediasi.
Kasus ini bermula dari sengketa lahan kebun yang telah lama dikelola warga. Situasi memanas ketika oknum tersebut diduga menggunakan klaim sebagai aparat aktif untuk menekan warga agar meninggalkan lahan yang mereka kuasai.
Tak hanya sebatas pengakuan, oknum tersebut juga diduga terlibat langsung dalam penguasaan fisik lahan. Ia disebut ikut menggarap bahkan menanam benih jagung di area yang masih disengketakan.
“Bukan hanya mengaku aparat, dia juga turun langsung menanam di kebun kami,” ungkap warga lainnya.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Forum mediasi yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian damai justru diduga dimanfaatkan untuk memperkuat posisi sepihak melalui klaim identitas institusi negara.
Kuasa hukum warga, Saparuddin, SH, menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah fakta penting, termasuk pengakuan terbuka dalam forum resmi serta dugaan keterlibatan langsung dalam penguasaan lahan.
“Ini bukan sekadar sengketa biasa. Ada dugaan tindakan melawan hukum, mulai dari intimidasi, penyalahgunaan identitas, hingga penguasaan lahan tanpa hak. Kami akan menempuh langkah hukum, baik pidana maupun perdata,” tegasnya.
Warga mendesak agar pihak Kodim 1420 Sidrap segera memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pencatutan nama institusi tersebut. Respons cepat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik meluas.
“Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan. Jangan sampai nama TNI dipakai untuk menekan masyarakat,” kata salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kodim 1420 Sidrap. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Masyarakat berharap aparat terkait dapat bertindak tegas dan transparan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan serta menjaga marwah institusi negara. (tim/red)
