Conakry – Dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Saharanya kembali mendapatkan dorongan diplomatik yang sangat kuat dari kawasan Afrika Barat. Republik Guinea secara tegas mengonfirmasi ulang sikap konsisten dan tak tergoyahkan dalam mendukung kedaulatan penuh Maroko atas wilayah Sahara Maroko.
Pernyataan ini ditegaskan dalam Sidang Komisi Kerja Sama Bersama Maroko-Guinea ke-8 yang berlangsung di Conakry, pada Selasa, 8 September 2026. Sidang tingkat tinggi tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, serta Menteri Luar Negeri, Integrasi Afrika, dan Warga Guinea di Luar Negeri, Dr. Morissanda Kouyaté.
Dalam pidato pembukanya, Dr. Kouyaté menyatakan bahwa Republik Guinea mendukung penuh inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi nyata untuk mengakhiri sengketa regional tersebut. Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Guinea di Dakhla pada Januari 2020 ditegaskannya sebagai bukti konkret atas posisi prinsipil dan simbol solidaritas yang tak tergoyahkan dari Guinea terhadap Maroko.
Menanggapi hal tersebut, Nasser Bourita menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan tanpa syarat yang secara konsisten ditunjukkan oleh Republik Guinea di berbagai forum regional maupun internasional.
Sengketa wilayah seperti Sahara Maroko memberikan ruang refleksi yang mendalam jika ditinjau dari perspektif filsafat politik dan hukum internasional. Para filsuf dunia kerap menyoroti bahwa kedaulatan sebuah negara tidak semata-mata diukur dari batasan geografis kaku, melainkan dari kemampuan negara tersebut dalam menghadirkan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan bagi warganya.
Dalam kerangka filsafat politik kontrak sosial yang diusung oleh pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke, tujuan utama dari kedaulatan negara adalah menciptakan ketertiban umum dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Penawaran otonomi khusus di bawah kedaulatan Maroko mencerminkan pendekatan pragmatis yang sejajar dengan pandangan filsuf Immanuel Kant mengenai “Perdamaian Abadi” (Perpetual Peace).
Kant menekankan pentingnya tatanan hukum dan diplomasi berbasis rasa saling menghormati untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Rencana otonomi Maroko menjembatani prinsip integritas teritorial negara sekaligus memberikan ruang tata kelola lokal yang inklusif, sehingga menciptakan harmonisasi antara kekuasaan negara dan hak-hak sipil warga lokal.
Perkembangan diplomasi yang kian solid ini mendapat perhatian dan sambutan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap setiap dinamika positif yang memperkuat kedamaian di kawasan Afrika Utara, khususnya terkait pengakuan internasional atas program otonomi khusus Sahara Maroko.
Wilson Lalengke menyatakan bahwa penegasan sikap dari Republik Guinea, serta langkah berani pembukaan konsulat di Dakhla, merupakan bukti nyata bahwa komunitas internasional semakin memahami dan menerima kenyataan geopolitik di lapangan. “Rencana otonomi khusus yang digagas oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia King Mohammed VI adalah langkah yang sangat realistis, berorientasi masa depan, dan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan manusia,” ungkap tokoh pers nasional Indonesia itu dari Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Persisma, lanjut Wilson Lalengke, mengapresiasi setinggi-tingginya konsistensi negara-negara sahabat seperti Guinea yang memilih jalan diplomasi damai dan mendukung penuh rencana otonomi khusus Maroko. “Kepastian hukum dan kedaulatan yang jelas merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan ekonomi, keamanan kawasan, serta kesejahteraan masyarakat di Sahara Maroko,” tambahnya.
Wilson Lalengke juga menegaskan bahwa momentum dukungan internasional yang terus mengalir ini harus dijadikan teladan bagi upaya penyelesaian konflik global lainnya. Dengan mengedepankan dialog, pengakuan atas integritas wilayah, serta pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme otonomi, dunia dapat bergerak menuju tatanan yang lebih stabil dan harmonis.
Menurutnya, dukungan konsisten dari Republik Guinea bersama dengan negara-negara anggota PBB lainnya kian memperkokoh legitimasi Maroko di panggung internasional. “Langkah-langkah strategis ini membuktikan bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan Maroko bukan hanya solusi politik yang paling efektif, melainkan juga fondasi utama dalam membangun masa depan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di wilayah Sahara Maroko,” tutup Wilson Lalengke. (TIM/Red)
